Kenaikan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 2020 di Yogyakarta

Kenaikan sampai 400%, walaupun tidak sampai 100 wajib pajak.


Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu agenda rutin yang (sebaiknya) jangan dilewatkan. Tahun ini, seperti tahun sebelumnya, saya dan keluarga juga harus bayar pajak.

PBB tahun 2020 yang menjadi kewajiban kebetulan ada di kota yang berbeda: Sleman dan Yogyakarta. Untuk Sleman, pajak dikenakan atas lahan kosong tanpa bangunan.

Yang kedua, adalah PBB untuk sebidang tanah dengan ada bangunan di atasnya yang lokasinya ada di Yogyakarta. Adik saya yang awalnya kaget karena nominalnya terasa sangat tinggi. Usut punya usut, ternyata untuk tahun 2020 ini,

400% untuk 51 Wajib Pajak

Harian Jogja melalui artikel “Disebut seperti VOC, Pemkot Jogja Jelaskan soal Kenaikan PBB hingga 400%” menyebutkan beberapa detil perubahan:

  • Tidak mengalami perubahan: 30,4% atau 28.985 wajib pajak
  • Kenaikan kurang dari 100%: 54,8% atau 52.229 wajib pajak
  • Kenaikan sampai 200%: 11,93% atau 11.369 wajib pajak
  • Kenaikan sampai 300%: 1,7% atau 1.619 wajib pajak
  • Kenaikan sampai 400%: 0,16% atau 150 wajib pajak
  • Kenaikan lebih dari 400%: 0,05% atau 51 wajib pajak

Tentu kenaikan ini sangat terasa, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Adik saya menghubungi saya perihal ini, dan setelah saya hitung, ternyata kenaikan sekitar 100% lebih sedikit dibanding tahun lalu.

Duh.

Program Permohonan Keringanan

Walaupun pemerintah kota Yogyakarta punya program permohonan keringanan, tapi kami melewatkan kesempatan ini. Ya, karena melewatkan informasi ini. Padahal ini sudah berlangsung cukup lama, dan baru berakhir pada Agustus 2020. Saya sendiri sekarang tinggal di Sleman, jadi berita semacam ini agak luput dari perhatian.

Dengan berbagai pertimbangan, karena juga mobilitas juga penuh risiko, dan memang kewajiban harus dilaksanakan, jadilah kami putuskan untuk membayarnya saja.

Membayar Pajak

Sedikit beruntung karena pembayaran PBB untuk kota Yogyakarta (dan propinsi DIY) dapat dilakukan dengan lebih mudah. Membayar ke Bank BPD DIY sepertinya bukan opsi yang menarik saat ini. Pilihan antara Tokopedia atau Gojek.

Dan, saya putuskan untuk melakukan pembayaran melalui Tokopedia. Kenapa tidak melalui Gojek? Karena — setahu saya — riwayat pembayaran di Tokopedia lebih baik dariipada di Gojek. Bukti transaksi di Tokopedia terkirim ke surel secara langsung, jadi lebih mudah diarsipkan. Ini salah satu pertimbangan saya.

Kalau kenaikan PBB di Yogyakarta seperti itu? Bagaimana dengan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) di Yogyakarta atau Upah Minum Propinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2020?

Nggg….

Perkiraan Harga Berlangganan Paket Spotify Setelah Pajak Digital

Walaupun secara jelas diumumkan mengenai berapa perubahan harga berlangganan layanan Spotify, tapi ini soal waktu saja. Terakhir, Netflix sudah memberlakukan harga beru per Agustus 2020.

Saya sendiri menggunakan layanan Spotify, dan tagihan saya dibuat tanggal 16 setiap bulannya. Sampai dengan awal Agustus ini, belum ada informasinya. Dengan penambahan biaya pajak, kita sepertinya bisa memperkirakan besaran harga “baru” paket Spotify.

Berikut perkiraan saya:

  1. Spotify Premium Rp49.990 akan menjadi Rp55.000 (pembulatan dari Rp54.989)
  2. Spotify Premium untuk Pelajar Rp24.990 akan menjadi Rp27.500 (pembulatan dari Rp27.489)
  3. Spotify Premium Duo Rp71.490 akan menjadi Rp79.000 (pembulatan dari Rp78.639)
  4. Spotify Premium Family Rp79.000 akan menjadi Rp87.000 (pembulatan dari Rp86.900)

Kalaupun naik, saya tetap akan menggunakannya. Karena saya memang menyukai layanannya, dan penambahan pajak juga sesuatu yang saya bisa terima.

Harga Langganan Netflix Per Agustus 2020 Setelah Pajak Digital

Bulan Agustus ini, ada yang sedikit berbeda untuk harga layanan digital Netflix karena kebijakan pemberlakukan pajak digital sudah dilakukan.

Berikut harga berlangganan Netflix untuk beberapa pilihan paket layanan setelah pemberlakukan pajak.

  • Mobile (Ponsel) Rp 49.000 menjadi Rp 54.000
  • Basic (Dasar) Rp 109.000 menjadi Rp 120.000
  • Standard / HD (Standar) Rp 139.000 menjadi Rp 153.000
  • Premium / Ultra HD (Premium) Rp 169.000 menjadi Rp 186.000

Di halaman Netflix sendiri saat ini, harga juga sudah menampilkan harga terbaru:

Watch Netflix on your smartphone, tablet, Smart TV, laptop, or streaming device, all for one fixed monthly fee. Plans range from IDR54,000 to IDR186,000 a month. No extra costs, no contracts.

Netflix FAQ: How much does Netflix cost?

Mengisi Data Pajak Layanan Google

Setelah adanya informasi untuk pengisian data NPWP untuk layanan Amazon Web Service kemarin, Google menyusul untuk mengirimkan pemberitahuan.

Walaupun, sebelum pemberitahuan itu saya memang sudah memasukkan informasi NPWP yang akan dikenai pajak. Saat ini saya membayar untuk layanan Google GSuite.

To comply with local laws in Indonesia, starting Aug 1, 2020, Google will begin charging 10% Value Added Tax (VAT) on sales of digital products or services to customers located in Indonesia. No action is required on your part with regard to your Google GSuite account.

Isi inforrmasi dalam surel yang dikirimkan Google terkait pajak atas layanan Google

Mungkin setelah ini Spotify menyusul.

Pengisian Data Pajak untuk Layanan Amazon Web Service

Hari ini ada notifikasi masuk ke surel saya terkait layanan Amazon Web Service (AWS), yaitu mengenai pajak. Ini terkait dengan rencana beberapa layanan digital yang akan dikenai pajak mulai 1 Agustus 2020. Intinya menginformasikan terkait perubahan peraturan terkait PPN untuk pengguna layanan dari Indonesia.

Saya sendiri sudah mengiisikan informasi terkait nomor NPWP melalui halaman pengaturan pajak di laman panel konsumen. Beberapa informasi dalam surel dari Amazon adalah sebagai berikut:

  1. “Terhitung mulai 1 Agustus 2020, AWS diwajibkan untuk mengenakan PPN sebesar 10% kepada seluruh pelanggan di Indonesia. Perubahan ini akan berdampak pada tagihan yang Anda terima untuk setiap penggunaan layanan AWS Cloud, serta pembelian pada AWS Marketplace.”
  2. “Jika akun AWS Anda tidak seharusnya memiliki alamat di Indonesia, mohon perbarui detil informasi akun Anda dengan mengunjungi laman Alamat Penagihan dan Alamat Kontak pada perangkat penagihan AWS.”
  3. “Jika akun AWS Anda beralamat di Indonesia, dan Anda memiliki NPWP yang masih berlaku, mohon perbarui detil akun Anda dengan mengunjungi laman Pengaturan Pajak pada perangkat penagihan AWS. Efektif sejak Agustus 2020, faktur pajak cetak yang mencantumkan NPWP dan nama resmi usaha Anda akan kami keluarkan untuk memungkinkan Anda melakukan pengembalian PPN. AWS akan mengenakan PPN sebesar 10% dan membayarkannya kepada pihak yang berwenang. Apabila Anda merupakan rekanan atau memiliki beberapa akun yang terkait, pastikan untuk masuk dalam laman Pengaturan Pajak untuk memperbarui seluruh akun Anda dengan mencantumkan NPWP yang masih berlaku.”
  4. “Jika akun AWS Anda beralamat di Indonesia dan Anda tidak memiliki NPWP, Anda tidak perlu melakukan apa-apa. AWS akan mengenakan PPN sebesar 10%.”

Pajak Digital Layanan Amazon, Google, Netflix, dan Spotify Mulai 1 Agustus 2020

Mulai 1 Agustus 2020 nanti, beberapa layanan digital yang digunakan oleh pengguna internet atau layanan daring di Indonesia akan mengalami kenaikan harga. Ada enam perusahaan penyedia produk/layanan digital yaitu Amazon Web Services Inc, Google Asia Pacific Pte. Ltd,Google Ireland Ltd, Google LLC, Netflix International B.V., dan Spotify AB yang akan mengenakan pajak PPN 10% kepada konsumen.

Jadi, yang menggunakan layanan seperti Amazon Web Service (AWS), Google Cloud Platform (termasuk layanan Google lain), Netflix, dan Spotify perlu siap untuk membayar sedikit lebih.

Dari beberapa layanan tersebut, hanya Netflix yang tidak saya gunakan. Walaupun tidak akan terlalu signifikan — karena tagihan saya untuk layanan tersebut tidak besar — tapi mungkin ini juga lumayan. Contohnya, saya berlangganan Spotify Premium dengan total tagihan perbulan saat ini sebesar Rp79.000. Dengan dikenai pajak, maka tagihan saya akan berubah menjadi Rp86.900.

Tentu, ini strategi pemerintah untuk menambah pemasukan. Apalagi potensi pajak yang muncul dari Netflix sebagai dampak dibukanya akses Netflix oleh grup Telkom. Dengan kondisi ini, ada potensi pajak lebih dari Rp96 miliar per tahun dari Netflix.

Dari panel akun saya di Amazon Web Service (AWS), sudah ada isian untuk memasukkan informasi nomor NPWP. Begitu juga dari panel konsumen Google (saya lihat dari layanan Google Apps for Work). Untuk Spotify, saya belum melihat ada isian untuk mengisi NPWP.

Menurunkan Paket Internet Citranet

Tulisan ini merupakan pengalaman pribadi penulis sebagai konsumen layanan internet Citranet di Yogyakarta. Kondisi dan kualitas layanan, termasuk harga yang disebutkan dalam tulisan ini mungkin berbeda saat Anda membacanya. Penulis menyarankan untuk merujuk ke situs Citranet untuk layanan dan harga terbaru.


Setelah sekitar dua tahun saya menggunakan layanan internet rumahan dari Citranet, bulan Juli 2020 ini saya memutuskan untuk menurunkan paket internet yang saya gunakan. Sebelumnya saya menggunakan paket Infinite 10 dengan biaya bulanan termasuk pajak sebesar Rp330.000.

Setelah tahu bahwa ada Citranet memiliki beberapa paket internet baru (yang lebih murah, namun masih sangat sesuai dengan kebutuhan saya), saya berencana untuk downgrade. Di rumah, ada dua buah laptop (yang kebanyakan dipakai untuk bekerja), dan beberapa ponsel.

Saya suka dengan koneksi dari Citranet ini karena tidak ada pemblokiran yang “berlebihan”. Netflix saya bisa buka dengan lancar. Reddit-pun juga demikian. Kalau situs-situs yang masuk dalam kategori memang dilarang karena aturan, ya sudah mau bagaimana lagi.

Jadi, paket baru paling murah yang ditawarkan adalah paket Infinite Home 1 dengan kecepatan Upto 20 Mbps. Harga untuk paket ini adalah Rp220.000 per bulan (belum termasuk pajak). Mungkin sekitar April 2020 ketika mulai periode bekerja dari rumah, saya pernah menghubungi Citranet melalui layanan pesan di web, dan terkait ini setelah meninggalkan kontak saya akan dihubungi oleh bagian pemasaran.

Ternyata, saya tidak dihubungi sama sekali. Akhirnya saya coba lagi sekitar bulan Mei, setelah dua bulan bekerja dari rumah, hasilnya sama. Iya sih, saya memang tidak memutuskan untuk langsung menelpon. Setelah itu, kalau tidak salah saya tidak follow-up lagi.

Di minggu ketiga Juni 2020, saya coba lagi, dan saya dihubungi oleh Ibu Reta (Mareta) dari Citranet. Saya sampaikan secara singkat keinginan saya soal paket internet, dan saya dilayani dengan sangat baik. Jadi, paket dan tagihan baru akan muncul di bulan Juli 2020. Karena hanya berubah paket saja, jadi tidak ada juga biaya instalasi atau biaya lainnya.

Dan, benar saja. Di Juli ini saya mendapatkan pemberitahuan bahwa paket internet saya sudah berubah, dengan nominal tagihan total termasuk pajak Rp242.000,- per bulan untuk koneksi Upto 20 Mbps. Saya coba menggunakan Speedtest, dan hasilnya sangat tidak mangecewakan.

Kecepatan internet tersebut, sudah sangat cukup untuk pemakaian di rumah.

Terima kasih, Citranet.

Tak Terlalu Mudah untuk Mengubah Langganan Layanan Biznet Home dari Sewa ke Beli Modem

Proses registrasi dan pemasangan koneksi internet Biznet Home pada Februari lalu berjalan dengan baik dan lancar. Kualitas layanan internet sepanjang bulan Februari sampai akhir Maret ini juga baik. Bisa dikatakan tidak ada keluhan. Sempat ada masalah kecil waktu tiba-tiba koneksi putus, tapi ini bisa diselesaikan melalui telepon saja.

Di tempat baru ini, saya berencana hanya akan berlangganan internet kurang dari dua tahun. Informasinya adalah kalau berhenti berlangganan kurang dari dua tahun, maka akan ada semacam penalti — kalau tidak salah — senilai sekitar Rp2.700.000,-.

Setelah mencari tahu lebih lanjut, penalti ini akan dibebankan kalau pelanggan menyewa alat. Tapi, biaya penalti itu bisa diabaikan kalau kita membeli modemnya, bukan sewa senilai kurang lebih Rp900.000,-.

Karena proses registrasi sudah dijalankan, untuk mempercepat saya diberitahu untuk aktivasi dulu — dengan menyewa modem — baru nanti diubah menjadi pembelian. Yang secara otomatis juga, invoice akan disesuaikan. Di minggu kedua Maret, saya mendapatkan invoice untuk pembayaran koneksi internet, namun masih dalam status sewa alat. Di hari itu juga saya langsung konfirmasikan untuk perubahan bahwa saya ingin membeli modemnya.

Pembayaran PBB DKI Jakarta Melalui Tokopedia

Karena ada keperluan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk objek pajak yang ada di Jakarta, saya dan istri mencoba melakukan pembayaran secara daring. Beberapa pilihan kemarin adalah melalui KlikBCA atau Tokopedia.

Sebelumnya, kami cari tahu dulu mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui situs Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta. Cukup mudah, hanya dengan memasukkan nomor objek pajak, dan akan terlihat statusnya.

Ternyata, pembayaran tidak dapat dilakukan. Entah karena kendala teknis apa, namun setelah saya coba beberapa kali (dalam durasi waktu yang berbeda), hasilnya tetap sama saja. Saya terus mendapatkan pesan kesalahan “Terjadi kendala teknis, silakan coba beberapa saat lagi”.

Karena tidak berhasil juga, kami akhirnya memutuskan untuk menggunakan pembayaran melalui KlikBCA, dan berhasil dengan lancar.

Menunggu Layanan Internet Citranet Infinite

Rencana untuk menggunakan layanan internet dari CitraNet akhirnya saya lanjutkan dengan menghubungi bagian pemasaran untuk melakukan survei terlebih dahulu. Saya tidak terlalu terburu-buru, karena masih ada pekerjaan renovasi kecil di rumah.

Setelah dilakukan survei, jaringan tersedia tinggal menunggu dari saya kapan akan dilakukan instalasi. Total biaya untuk instalasi dan langganan paket Infinite 10 (kecepatan 10 Mbps) adalah sebagai berikut:

Registrasi dan instalasi: Rp750.000,-
Abonemen bulan pertama: Rp300.000,-
Access Point: Rp300.000,- (akan menjadi milik pribadi)
Sub-total: Rp1.350.000,-
Grand total (setelah pajak 10%): Rp1.485.000,-

Awalnya saya ingin langsung pesan saja, namun karena pemesanan di tengah bulan (Mei) ternyata tagihannya tidak dihitung secara prorata, saya minta pemasangan untuk dilakukan sehingga tagihan pertama dihitung di awal bulan depan (Juni). Jadi, mari kita tunggu saja.

Catatan: Harga di atas adalah harga yang saya peroleh dari bagian pemasaran saat tulisan ini dibuat. Saya tidak mendapatkan kompensasi atas publikasi artikel ini, dan tidak ada kerjasama dalam penulisan karena ini merupakan pengalaman pribadi.

Pengalaman Penjualan Kembali Logam Mulia Antam

Beberapa tahun lalu, sewaktu bekerja di Jakarta, bersama dengan beberapa rekan kerja saya ikut dalam arisan emas. Ini berlangsung beberapa waktu dan berakhir ketika semua sudah menang.

Saya tidak ingin melakukan klaim bahwa emas adalah salah satu investasi terbaik untuk saya atau tidak. Di akhir tahun 2017 ini, saya memutuskan untuk melakukan penjualan emas. Seluruh emas (dalam satuan 10 gram) tersebut langsung dibeli di Antam (di Jakarta). Namun karena saya berdomisili di Jogjakarta, jadi saya memilih untuk menjual kembali ke Antam pula.

Di Jogja, ternyata ada Butik Emas LM Yogyakarta yang ada di Jl. Adisutjipto, sebelah barat Lippo Plaza Yogyakarta. Informasi dibawah ini ketika melakukan transaksi di Butik Logam Mulia Antam Jogjakarta.

Sebelum Melakukan Penjualan Kembali

Kali pertama datang, saya sudah membawa keping emas yang ingin saya jual. Beberapa hal yang mungkin dapat dipersiapkan/diketahui dulu sebelum datang.

  • Pastikan logam emas dalam kondisi bersih dari noda apapun. Ada sebagian yang saat itu lupa saya belum periksa ada bekas selotip. Antam hanya akan menerima emas dalam kondisi bersih. Jadi saat itu, saya putuskan untuk membatalkan transaksi.
  • Sediakan waktu untuk menerima pembayaran. Tidak ada transaksi tunai di Antam. Semua akan dilakukan dengan transfer melalui rekening bank (BCA, Mandiri, dan bank lain saya agak lupa apa saja). Uang hasil penjualan akan ditransfer sekitar 3-4 hari. Paling cepat kalau tidak salah melalui bank Mandiri.
  • Jual bersama sertifikat pembelian. Saat dulu membeli, ada sertifikatnya. Kalau tidak ada, ada pengurangan nilai — kalau tidak salah — Rp5.000,- per gram.
  • Datang selain hari Sabtu. Walaupun hari Sabtu dan Minggu buka, namun transaksi penjualan tidak dapat dilakukan di hari tersebut.
  • Bawa kelengkapan identitas seperti KTP dan NPWP. Identitas ini diperlukan karena seluruh transaksi akan ada pajak. Dan, harga ada perbedaan jika NPWP atau tidak.

Walaupun belum genap satu tahun saya berlangganan internet dari Biznet, namun secara keseluruhan saya puas dengan layanan yang diberikan. Di Juli tahun ini, saya memutuskan untuk melakuan pembayaran langsung untuk beberapa bulan. Tahun 2018, ternyata Biznet akan mengubah harga layanan (yang dibarengi dengan perubahan paket).

Melalui info dari surel, layanan Biznet Home Internet kecepatan 25 Mbps dengan harga Rp240.000,- (belum termasuk pajak), akan berubah menjadi 30 Mbps dengan harga Rp280.000,- (belum termasuk pajak).

Penyesuaian Biaya Pembayaran Telkom IndiHome karena Gangguan Layanan

Sejak gangguan layanan Telkom IndiHome yang saya alami selama hampir 3 (tiga) minggu pada bulan April-Mei yang lalu, baru hari ini saya mengurus terkait dengan pembayaran. Ketiga mengurus permasalahan ini, saya diberitahu bahwa biaya dapat disesuaikan atau mendapatkan kompensasi.

Dalam kesempatan yang lain, salah satu rekan kerja saya juga pernah mendapatkan kompensasi. Namun, kompensasi ini tidak berjalan dengan otomatis. Artinya, kita yang secara proaktif harus mengurus dengan mendatangi Plasa Telkom terdekat. Saya sendiri tidak mencoba  untuk mengurus melalui Telkom 147. Ya, daripada bingung menghitung sendiri.

Hari ini, Selasa, 21 Juni 2016, saya mencoba untuk mengurus perihal pembayaran. Karena beberapa minggu terakhir memang cukup disibukkan dengan pekerjaan, dan beberapa kali harus pergi ke Jakarta.

Antri

Baru sekitar pukul 11:50 WIB saya sampai di Plasa Telkom, Kotabaru, Yogyakarta. Saat itu — dan mungkin seperti biasanya — antrian terlihat sangat banyak. Saya mendapatkan antrian nomor 1741. Dan, kalau merujuk ke informasi antrian, maka ada 71 antrian di depan saya. Akhirnya, saya tunggu. Karena sudah pasti lama, saya sempatkan untuk makan siang juga.

Sepertinya, kalau mau menghindari antrian, lebih baik datang lebih pagi. Bahkan, sekitar pukul 15:00 WIB, loket antrian untuk pengambilan nomor antrian juga sudah ditutup karena banyaknya yang perlu dilayani.

Penyesuaian Tagihan

Akhirnya tiba giliran saya. Saya dilayani oleh petugas Customer Service bernama Putri di meja Nomor 2 sekitar pukul 14:30 WIB. Saya jelaskan maksud kedatangan saya, dan tidak berselang lama, saya mendapatkan tagihan yang telah disesuaikan. Detil sebagai berikut:

Biaya IndiHome 3P: 159.600
Biaya Sewa STB/Modem: 50.000
Restusi/Diskon: -10.000
PPN Unsur Kena Pajak: 19.960
TOTAL: 219.560

Sedangkan, untuk tagihan di bulan yang sama (yang belum ada penyesuaian) adalah sebagai berikut (sesuai dengan informasi melalui website Telkom):

PPN UNSUR KENA PAJAK: 19.040,00
BIAYA INDIHOME 3P: 190.400,00
BEA MATERAI: 3.000,00
BIAYA INDIHOME 3P: 109.600,00
BIAYA SEWA STB/MODEM: 50.000,00
RESTUSI/DISKON: -10.000,00
PPN UNSUR KENA PAJAK: 14.960,00
BIAYA INDIHOME 3P: 50.000,00
PPN UNSUR KENA PAJAK: 5.000,00
TOTAL: 432.000

Untuk pembayaran, saya lakukan dengan tunai langsung melalui petugas yang membantu saya. Kalau berdasarkan pengalaman bagaimana permasalahan saya dengan IndiHome yang saya alami, saya rasa memang salah satu syarat menjadi pelangganan Telkom IndiHome salah satunya adalah sabar.

Bingung dengan Rincian Biaya/Tagihan Telkom IndiHome!

Sudah bulan kedua ini saya berlangganan layanan IndiHome. Proses menjadi pelanggan juga tidak selancar yang saya perkirakan. Namun, pada akhirnya saya bisa mendapatkan layanan IndiHome untuk mendukung keseharian saya baik dalam bekerja, maupun untuk keperluan lain yang menggunakan koneksi internet.

Beberapa rekan kerja saya juga menggunakan layanan IndiHome dengan paket yang sama. Sebelum saya mendapatkan tagihan pertama saya, kami bertukar informasi mengenai jumlah tagihan. Dan, ternyata tagihan tidak sama. Tentu saja, ada beberapa komponen tagihan yang memengaruhi. Namun, selisihnya sepertinya terlalu banyak satu sama lain.

Akhirnya, saya mendapatkan tagihan pertama di bulan Februari 2016, dengan rincian seperti di bawah ini:

BIAYA INDIHOME 3P: 248.710,00
RESTUSI/DISKON/DEBET: 105.000,00
PPN UNSUR KENA PAJAK: 35.820,00
DENDA TERBAYAR: 3.000,00
PERCAKAPAN PONSEL: 4.488,00
Total Tagihan: Rp 397.018,00

Masih dibawah Rp 400.000,00 sesuai dengan alokasi budget saya — selain ada alokasi untuk kebutuhan pulsa di ponsel, dan layanan mobile data. Untuk kebutuhan internet di rumah, penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari saja. Saya bekerja dengan laptop saya, menggunakan internet juga di ponsel dan tablet. Layanan kabel UseeTV juga kadang saya manfaatkan, walaupun sebenarnya cukup jarang juga.

Walaupun dulu ada kabar tentang kebijakan FUP (Fair Usage Policy) dari Telkom, atau pemblokiran Netflix, bahkan pengurangan jumlah kanal siaran di UseeTV, hal tersebut tidak terlalu signifikan bagi saya. Bahkan, kalau saya boleh memilih, saya lebih memilih untuk menggunakan layanan internet saja. Layanan televisi UseeTV dan telepon rumah hampir bisa saya abaikan. Masalahnya, ketiga layanan tersebut (internet, tv cable, dan telepon rumah) sudah menjadi satu paket layanan.

Layanan Netflix Diblokir oleh Telkom Indonesia

Walaupun saya memang bukan penikmat film, namun kehadiran Netflix di Indonesia pada awal Januari 2016 yang lalu merupakan daya tarik tersendiri. Saya sendiri saat ini masih mencoba layanan ini melalui periode trial. Hasilnya? Memuaskan. Saya bisa memilih film apa yang ingin saya tonton. Dan, yang tidak kalah penting adalah bahwa saya menikmatinya secara legal.

Harga yang ditawarkan menurut saya juga masih terjangkau, mulai dari Rp. 109.000,- per bulan saja untuk paket yang paling murah yaitu paket Basic, selain ada juga paket lain yaitu Standard dan Premium. Untuk kebutuhan sendiri, paket Basic ini sudah mencukupi.

“Kami blokir Netflix karena tidak memiliki ijin atau tidak sesuai aturan di Indonesia, dan banyak memuat konten yang tidak diperbolehkan di negeri ini. Kami ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN), harus menjadi contoh dan menegakkan kedaulatan Negara Kedaulatan Republik Indonesia (NKRI) dalam berbisnis,” Direktur Consumer Telkom Dian Rachmawan. (Sumber)

Namun, belum juga genap satu bulan, layanan Netflix ini diblokir oleh PT Telkom Indonesia. Tentu saja ini dampaknya langsung saya rasakan, karena belum genap satu bulan juga saya berlangganan layanan IndiHome dari Telkom Indonesia. Mulai 27 Januari 2016, Netflix telah diblokir oleh Telkom dengan salah satu alasan karena banyak mengandung konten pornografi. Ya, alasan yang seolah menjadi pembenaran untuk seluruh blokir konten di internet.

Baik, mungkin benar bahwa ada konten-konten yang “tidak diperbolehkan” seperti pornografi. Saya sendiri kalau materi-materi pornografi belum melihat dan tidak tertarik mencari di Netflix. Tapi, ini seolah Netflix adalah gudang dari materi-materi pornografi. Padahal, untuk berlangganan Netflix saja, sudah ada sebuah filter tersendiri.inimal memiliki akun, dan ketika sudah melakukan pembayaran, metoda pembayaran juga sebenarnya sudah merupakan sebuah penyaring tersendiri.

Alasan lain? Entahlah. Tapi, sejak hadir di beberapa negara di awal tahun ini — secara total, Netflix telah hadir di 130 negara, termasuk Indonesia– dari sisi bisnis ekspansi Netflix tentu saja langsung memberikan dampak positif.

Kalau misalnya ini terkait dengan regulasi, mungkin secara regulasi juga ada yang harus dilihat lebih jauh lagi. Saya tidak mengerti regulasi yang seperti apa. Apa seperti yang terdahulu dalam kasus lain juga yaitu kerjasama dengan pemerintah untuk penyaringan filter, buka kantor di Indonesia, bayar pajak, dan lainnya?

Baiklah, mari kita nonton di Netflix lagi.