Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Melalui Layanan Drive Thru Samsat Sleman

Hari ini, saya memutuskan untuk melakukan pembayaran pajak tahunan kendaraan roda empat di Samsat Sleman. Tahun ini, saya sempat mengunjungi Samsat Sleman untuk mendapatkan salinan faktur kendaraan. Mengenai pembayaran pajak tahunan saya hanya pernah dengar — dan dulu sempat melihat — bisa dilakukan melalui drive thru, yang harusnya menjadi jauh lebih cepat daripada antrian.

Menurut saya, ini solusi yang baik. Jadi, karena ada solusi ini, tidak ada salahnya untuk dicoba saja, bukan?

Persiapan

Saya sempat mencari tahu apakah pembayaran nantinya bisa dilakukan secara non-tunai di loket drive thru. Walaupun sebenarnya bisa, tapi ini dilakukan melalui aplikasi lain — dalam hal ini saya lihat dapat dilakukan melalui aplikasi Gojek.

Namun, setelah membaca-baca, ternyata dengan pembayaran ini, ketika di loket malah jadi agak sedikit ribet. Karena kita harus menyertakan print-out bukti pembayaran — yang paling lambat 14 hari sejak pembayaran. Saya belum tahu informasi yang valid seperti apa. Kalau ternyata cukup menunjukkan bukti pembayaran melalui ponsel, tentu akan sangat memudahkan — daripada harus mencetak.

Saya tidak mencari tahu lebih lanjut, tapi memang saya coba buka melalui aplikasi Gojek hanya untuk melihat besaran tagihan saya.

Untuk kelengkapan yang dibutuhkan:

  1. STNK asli
  2. KTP asli, sesuai nama yang ada di STNK
  3. Kendaraan sesuai STNK

Karena saya memilih pembayaran tunai — sepertinya di loket tidak tersedia pembayaran non tunai seperti EDC atau digital wallet — jadi uang tunai sudah disiapkan juga.

Pembayaran

Dari pintu masuk Samsat Sleman, lokasi drive thru berada tidak jauh dari gedung utama. Langsung saja ke arah kiri dari pintu masuk. Antrian drive thru ini jadi satu antara kendaraan roda empat dan roda dua.

Dan, prosesnya sangat cepat. Untuk mempercepat juga, ada sedikit instruksi yang terlihat sebelum sampai ke loket untuk mengeluarkan STNK dari pelindung plastiknya.

Ketika sampai di loket, saya langsung serahkan STNK dan KTP asli. Kemudian petugas melakukan pengecekan dan kasir langsung menginfomasikan jumlah yang harus saya bayar.

Prosesnya mungkin bahkan tidak sampai dua menit. Menurut saya, semua proses ini sangat efisien. Kalau saja ada pilihan pembayaran menggunakan non-tunai di loket, saya rasa akan menambah kenyamanan.

Mendapatkan Salinan Faktur Kendaraan Bermotor

Karena sebuah keperluan, bulan lalu saya harus mengurus proses mendapatkan salinan faktur kendaraan bermotor. Jadi, faktur kendaraan untuk mobil saya — yang katanya seharusnya ada di kartu BPKB — ternyata tidak ada pada tempatnya. Beberapa bulan sebelumnya memang saya melakukan proses balik nama melalu jasa pihak ketiga.

Intinya, dokumen tersebut tidak ada. Berbekal informasi bahwa faktur tersebut bisa didapatkan salinannya di samsat dengan proses yang mudah, jadi saya putuskan untuk mengurusnya.

Karena “alamat baru” pada BKPB ada di Sleman, jadi saya disarankan untuk mendatangi Kantor Samsat Sleman. Awalnya agak bingung juga, ke loket mana saya harus melakukan proses ini. Di bagian informasi, saya diarahkan untuk ke salah satu ruangan untuk pengurusan ini.

Setelah saya sampaikan maksud kedatangan saya, saya diminta untuk menunggu pengecekan dokumennya. Ternyata, dokumen saya tidak ada di sana, namun ada di kantor Samsat Maguwo. Setelah diyakinkan bahwa memang dokumen tersebut tidak ada, jadi saya disarankan untuk langsung ke kantor Samsat Pembantu Sleman (Kantor Pelayanan Pajak Sleman (Samsat Pembantu)).

Karena hari sudah cukup siang, dan jarak dari Samsat Sleman ke Samsat Maguwo cukup jauh, jadi saya putuskan untuk datang di hari berikutnya.

Salinan Faktur Kendaraan

Di Samsat Pembantu Maguwo, saya langsung diarahkan ke loket 1 yang ada di area layanan utama. Saya sampaikan maksud kedatangan saya dan saya diminta untuk menunggu. Tidak sampai satu menit, saya diinfokan kalau salinan faktur saya ada di Samsat Sleman. Aduh!

Saya sampaikan kalau kedatangan saya ke Samsat Pembantu Maguwo ini atas arahan dari petugas di Samsat Sleman. Setelah berdiskusi singkat dengan cukup santai, dilakukan pengecekan kembali. Mungkin masih terkait data alamat yang belum diperbarui atau apa — ini terkait bahwa data BKPB juga sudah berubah alamat –, tapi singkatnya dokumen yang saya butuhkan bisa saya dapatkan. Seluruh proses ini ternyata cukup cepat. Sepertinya tidak sampai 30 menit.

Hotel Sebagai Alternatif Tempat Bekerja di Luar Kantor atau Rumah

Ilustrasi foto oleh Arina Krasnikova via Pexels

Selama hampir satu tahun berada dalam masa pandemi — dan entah sampai kapan pandemi ini akan berakhir — saya memang beberapa kali memutuskan untuk berada di luar rumah, untuk bekerja. Tentu, dibandingkan dengan masa sebelum pandemi, aktivitas ini sangat berkurang.

Saya coba hitung, kalau tidak salah, secara total saya hanya pernah empat kali duduk di tempat yang memungkinkan saya untuk bekerja — membuka laptop. Namun, itupun belum tentu saya bekerja dan dalam periode waktu yang tidak terlalu lama (tidak sampai seharian).

Selain di warung kopi — yang didesain dan dikelola untuk sekaligus menjadi coworking space — saya akhirnya juga kadang bekerja dari hotel. Agak berbeda memang, karena bagi saya hotel dari dulu bukan opsi utama jika ingin sekadar duduk, membuka laptop, lalu bekerja.

Bekerja dari Hotel

Lebih tepatnya, ini memanfaatkan fasilitas restoran yang tersedia di hotel. Setelah beberapa waktu lalu saya melihat kalau Prime Plaza Hotel Yogyakarta menawarkan semacam Work From Hotel, saya akhirnya mencobanya.

Catatan

Seluruh cerita terkait dengan pengalaman menggunakan layanan/area di Prime Plaza Hotel Yogyakarta (PPH Yogyakarta) merupakan pengalaman pribadi, dan tidak memiliki afilitasi/kerjasama dengan pihak hotel. Semua biaya yang muncul merupakan biaya pribadi. Pengalaman berbeda mungkin terjadi, dan saya mendorong untuk mengkonsultasikan dengan pihak hotel, jika diperlukan. Semua foto merupakan koleksi pribadi.

Paket “Work From Hotel” ini sebenarnya merupakan sebuah alternatif terkait dengan pemesanan makanan di hotel. Secara prinsip, tanpa harus menggunakan opsi paket “Work From Hotel (WFH)” , tetap bisa saja memesan makanan dari resto, untuk dinikmati di area resto, dan mulai bekerja di tempat yang tersedia.

Untuk kunjungan pertama, saya coba paket seharga Rp55.000. Secara umum, ada beberapa pilihan “paket” yang dapat dipilih sesuai selera, yaitu:

  1. Kopi/teh dan snack, seharga Rp55.000
  2. Kopi/teh, snack dan makan siang, seharga Rp75.000
  3. Coffee break, makan siang, meeting room, seharga Rp100.000

Harga tersebut adalah harga termasuk pajak. Dan, ini dapat digunakan selama jam operasional hotel yaitu setiap hari (termasuk Sabtu dan Minggu), mulai pukul 07.00-23.00 WIB. Informasi lebih lengkap bisa dilihat di https://work-from-hotel.web.app, tapi tetap ada baiknya juga menghubungi narahubung melalui WhatsAppp.

Jam operasional hotel ini lebih memberikan fleksibilitas. Walaupun saya memanfaatkan di jam kerja saja, dan tidak seharian penuh juga pada akhirnya.

Setelah saya menghubungi narahubung ke WhatsApp sekadar konfirmasi layanan ini, saya datang ke lokasi, dan saat itu sekitar pukul 11.00 WIB. Untuk prosedur masuk ke hotel, masih sama dengan sewaktu kali pertama saya datang sekitar dua bulan lalu.

Setelah memarkir kendaraan saya, saya menuju ke area lobi untuk pemeriksaan suhu, menggunakan hand sanitizer dan memindai QR Code yang perlu saya isi sebagai tamu. Pengisian data ini menggunakan Google Form. Area parkir roda dua dan empat tersedia di bagian depan dan sangat luas menurut saya. Oh ya saya masuk melalui pintu masuk utama di Jl. Affandi.

Oleh petugas di lobi, saya ditanyai ada keperluan apa/mau kemana, saya sampaikan mau ke restoran. Dan, selanjutnya lancar saja. Saya sempatkan ke resepsionis, dan diarahkan untuk langsung saja ke area Colombo Pool Terrace, yaitu restoran yang semi outdoor, yang lokasinya ada di samping kolam renang.

Petugas restoran menyambut saya dengan ramah, dan sepertinya cukup well-informed bahwa ada tamu yang datang untuk “Work From Hotel”. Saya ambil tempat duduk agak di pinggir. Saya amati sekilas untuk akses ke colokan listrik juga tersedia di bawah meja.

Saya tidak punya ekspektasi untuk minuman atau snack yang saya dapatkan untuk harga Rp55.000 yang saya bayarkan. Jadi ya tunggu saja. Setelah saya duduk, beberapa saat kemudian saya diinformasikan mengenai akses internet yang bisa digunakan, dan selanjutnya saya ditawarkan apakah mau minum teh atau kopi. Siang itu, saya merencanakan mungkin akan berada disana sekitar 2-3 jam saja. Jadi apapun yang disajikan saya perkirakan cukup untuk menemani saya siang itu.

Akhirnya saya tidak jadi membuka laptop, dan bekerja dari iPad saya. Untuk minuman, saya memilih kopi — yang akhirnya kopi ini bisa untuk porsi dua gelas. Kopinya sendiri merupakan black coffee, dimana ini sesuai dengan ekspektasi saya. Mungkin jika ingin yang selain kopi, bisa memilih teh, yang sepertinya penyajian juga hampir sama. Snack dan sedikit cemilan cukup untuk menemani kopi dan waktu bekerja.

Pengalaman pertama saya untuk mencoba alternatif tempat bekerja di hotel kali ini cukup menarik. Saat saya datang, ada beberapa tamu hotel atau pengunjung yang sedang ada di area restoran. Tapi, karena area cukup luas dan penataan meja/kursi cukup lapang, jadi ya tidak masalah juga. Oh ya, karena area ini semi outdoor, jadi untuk yang mungkin membutuhkan tempat merokok, area ini cukup baik. Ya, walaupun saya sudah tidak merokok juga. Ada sebenarnya pilihan untuk area restoran yang indoor dengan AC. Tapi, saat itu saya memagn lebih tertarik yang semi outdoor.

Penghapusan Airport Tax/Passenger Service Charge (PSC) di 13 Bandara di Indonesia

Kabar baik untuk para pengguna jasa angkutan pesawat terbang, karena pemerintah baru saja menghapuskan beban airport tax atau Passanger Service Charge (PSC) untuk penerbangan dari 13 bandara di Indonesia. Istilah pajak bandara ini juga dikenal dengan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) Tentu, ini kabar baik bagi mereka yang harus bepergian dengan pesawat.

Gambar pesawat AirAsia di area Bandara Soekarno-Hatta (CGK)

Stimulus ini berlaku mulai 23 Oktober 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Daftar 13 bandar udara yang dihapus:

  1. Bandara Soekarno-Hatta (CGK)
  2. Bandara Hang Nadim (BTH)
  3. Bandara Kualanamu Medan (KNO)
  4. Bandara Bali I Gusti Ngurah Rai Denpasar (DPS)
  5. International Yogyakarta Kulon Progo (YIA)
  6. Halim Perdanakusuma Jakarta (HLP)
  7. Bandara Internasional Lombok Praya (LOP)
  8. Jenderal Ahmad Yani Semarang (SRG)
  9. Bandara Sam Ratulangi Manado (MDC)
  10. Bandara Komodo Labuan Bajo (LBJ)
  11. Bandara Silangit (DTB)
  12. Bandara Banyuwangi (BWX)
  13. Bandara Adi Sucipto (JOG)

Dengan penghapusan ini, otomatis akan ada penyesuaian harga tiket yang selama ini harga yang tertera sudah termasuk dengan PSC. Dari puluah kali terbang — ketika harga tiket sudah termasuk PSC — saya sebenarnya tidak terlalu memerhatikan rincian biaya. Yang saya tahu berapa total harga, dan kadang saya memastikan saja apakah biaya tersebut sudah termasuk bagasi atau tidak.

Mendapatkan Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Karena satu dan lain hal sekitar dua minggu lalu saya sempat hampir harus mendapatkan kerepotan karena tidak mendapatkan Salinan Surat Pemberitahuan Pajak (SPPT) PBB. Singkatnya, saya perlu untuk melihat informasi yang ada dalam SPPT PBB.

Jika konteksnya mengenai pembayaran, hal ini mudah saja. Berbekal dengan informasi Nomor Objyek Pajak (NOP), pembayaran bisa dilakukan.

Meminta Salinan SPPT PBB

Pengalaman ini untuk proses yang terjadi di kota Yogyakarta. Untuk mendapatkan salinan SPPT PBB, kita perlu mengunjungi Balai Kota Yogyakarta (di bagian sisi timur kompleks balaikota). Ada lembar yang perlu diisi dan akan ditujukan untuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta di Jalan Kenari No. 56.

Sempat ciut juga karena perlu untuk mempersiapkan dokumen pendukung yaitu:

  1. Fotokopi KTP Wajib Pajak (bagaimana wajib pajak sudah meninggal, mungkin harus melampirkan surat kematian?)
  2. Fotokopi sertifikat. Ini tentu bisa merepotkan juga.
  3. Fotokopi SPPT PBB tahun sebelumnya. Kalau selama ini langsung bayar tanpa mendapatkan SPPT, ini bisa jadi repot lagi.

Sekali lagi, beruntung karena tidak perlu melewati proses ini. Karena, mendapatkan dokumen pendukung bisa jadi sangat merepotkan. Sangat.

Kenaikan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 2020 di Yogyakarta

Kenaikan sampai 400%, walaupun tidak sampai 100 wajib pajak.


Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu agenda rutin yang (sebaiknya) jangan dilewatkan. Tahun ini, seperti tahun sebelumnya, saya dan keluarga juga harus bayar pajak.

PBB tahun 2020 yang menjadi kewajiban kebetulan ada di kota yang berbeda: Sleman dan Yogyakarta. Untuk Sleman, pajak dikenakan atas lahan kosong tanpa bangunan.

Yang kedua, adalah PBB untuk sebidang tanah dengan ada bangunan di atasnya yang lokasinya ada di Yogyakarta. Adik saya yang awalnya kaget karena nominalnya terasa sangat tinggi. Usut punya usut, ternyata untuk tahun 2020 ini,

400% untuk 51 Wajib Pajak

Harian Jogja melalui artikel “Disebut seperti VOC, Pemkot Jogja Jelaskan soal Kenaikan PBB hingga 400%” menyebutkan beberapa detil perubahan:

  • Tidak mengalami perubahan: 30,4% atau 28.985 wajib pajak
  • Kenaikan kurang dari 100%: 54,8% atau 52.229 wajib pajak
  • Kenaikan sampai 200%: 11,93% atau 11.369 wajib pajak
  • Kenaikan sampai 300%: 1,7% atau 1.619 wajib pajak
  • Kenaikan sampai 400%: 0,16% atau 150 wajib pajak
  • Kenaikan lebih dari 400%: 0,05% atau 51 wajib pajak

Tentu kenaikan ini sangat terasa, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Adik saya menghubungi saya perihal ini, dan setelah saya hitung, ternyata kenaikan sekitar 100% lebih sedikit dibanding tahun lalu.

Duh.

Program Permohonan Keringanan

Walaupun pemerintah kota Yogyakarta punya program permohonan keringanan, tapi kami melewatkan kesempatan ini. Ya, karena melewatkan informasi ini. Padahal ini sudah berlangsung cukup lama, dan baru berakhir pada Agustus 2020. Saya sendiri sekarang tinggal di Sleman, jadi berita semacam ini agak luput dari perhatian.

Dengan berbagai pertimbangan, karena juga mobilitas juga penuh risiko, dan memang kewajiban harus dilaksanakan, jadilah kami putuskan untuk membayarnya saja.

Membayar Pajak

Sedikit beruntung karena pembayaran PBB untuk kota Yogyakarta (dan propinsi DIY) dapat dilakukan dengan lebih mudah. Membayar ke Bank BPD DIY sepertinya bukan opsi yang menarik saat ini. Pilihan antara Tokopedia atau Gojek.

Dan, saya putuskan untuk melakukan pembayaran melalui Tokopedia. Kenapa tidak melalui Gojek? Karena — setahu saya — riwayat pembayaran di Tokopedia lebih baik dariipada di Gojek. Bukti transaksi di Tokopedia terkirim ke surel secara langsung, jadi lebih mudah diarsipkan. Ini salah satu pertimbangan saya.

Kalau kenaikan PBB di Yogyakarta seperti itu? Bagaimana dengan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) di Yogyakarta atau Upah Minum Propinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2020?

Nggg….

Perkiraan Harga Berlangganan Paket Spotify Setelah Pajak Digital

Walaupun secara jelas diumumkan mengenai berapa perubahan harga berlangganan layanan Spotify, tapi ini soal waktu saja. Terakhir, Netflix sudah memberlakukan harga beru per Agustus 2020.

Saya sendiri menggunakan layanan Spotify, dan tagihan saya dibuat tanggal 16 setiap bulannya. Sampai dengan awal Agustus ini, belum ada informasinya. Dengan penambahan biaya pajak, kita sepertinya bisa memperkirakan besaran harga “baru” paket Spotify.

Berikut perkiraan saya:

  1. Spotify Premium Rp49.990 akan menjadi Rp55.000 (pembulatan dari Rp54.989)
  2. Spotify Premium untuk Pelajar Rp24.990 akan menjadi Rp27.500 (pembulatan dari Rp27.489)
  3. Spotify Premium Duo Rp71.490 akan menjadi Rp79.000 (pembulatan dari Rp78.639)
  4. Spotify Premium Family Rp79.000 akan menjadi Rp87.000 (pembulatan dari Rp86.900)

Kalaupun naik, saya tetap akan menggunakannya. Karena saya memang menyukai layanannya, dan penambahan pajak juga sesuatu yang saya bisa terima.

Harga Langganan Netflix Per Agustus 2020 Setelah Pajak Digital

Bulan Agustus ini, ada yang sedikit berbeda untuk harga layanan digital Netflix karena kebijakan pemberlakukan pajak digital sudah dilakukan.

Berikut harga berlangganan Netflix untuk beberapa pilihan paket layanan setelah pemberlakukan pajak.

  • Mobile (Ponsel) Rp 49.000 menjadi Rp 54.000
  • Basic (Dasar) Rp 109.000 menjadi Rp 120.000
  • Standard / HD (Standar) Rp 139.000 menjadi Rp 153.000
  • Premium / Ultra HD (Premium) Rp 169.000 menjadi Rp 186.000

Di halaman Netflix sendiri saat ini, harga juga sudah menampilkan harga terbaru:

Watch Netflix on your smartphone, tablet, Smart TV, laptop, or streaming device, all for one fixed monthly fee. Plans range from IDR54,000 to IDR186,000 a month. No extra costs, no contracts.

Netflix FAQ: How much does Netflix cost?

Mengisi Data Pajak Layanan Google

Setelah adanya informasi untuk pengisian data NPWP untuk layanan Amazon Web Service kemarin, Google menyusul untuk mengirimkan pemberitahuan.

Walaupun, sebelum pemberitahuan itu saya memang sudah memasukkan informasi NPWP yang akan dikenai pajak. Saat ini saya membayar untuk layanan Google GSuite.

To comply with local laws in Indonesia, starting Aug 1, 2020, Google will begin charging 10% Value Added Tax (VAT) on sales of digital products or services to customers located in Indonesia. No action is required on your part with regard to your Google GSuite account.

Isi inforrmasi dalam surel yang dikirimkan Google terkait pajak atas layanan Google

Mungkin setelah ini Spotify menyusul.

Pengisian Data Pajak untuk Layanan Amazon Web Service

Hari ini ada notifikasi masuk ke surel saya terkait layanan Amazon Web Service (AWS), yaitu mengenai pajak. Ini terkait dengan rencana beberapa layanan digital yang akan dikenai pajak mulai 1 Agustus 2020. Intinya menginformasikan terkait perubahan peraturan terkait PPN untuk pengguna layanan dari Indonesia.

Saya sendiri sudah mengiisikan informasi terkait nomor NPWP melalui halaman pengaturan pajak di laman panel konsumen. Beberapa informasi dalam surel dari Amazon adalah sebagai berikut:

  1. “Terhitung mulai 1 Agustus 2020, AWS diwajibkan untuk mengenakan PPN sebesar 10% kepada seluruh pelanggan di Indonesia. Perubahan ini akan berdampak pada tagihan yang Anda terima untuk setiap penggunaan layanan AWS Cloud, serta pembelian pada AWS Marketplace.”
  2. “Jika akun AWS Anda tidak seharusnya memiliki alamat di Indonesia, mohon perbarui detil informasi akun Anda dengan mengunjungi laman Alamat Penagihan dan Alamat Kontak pada perangkat penagihan AWS.”
  3. “Jika akun AWS Anda beralamat di Indonesia, dan Anda memiliki NPWP yang masih berlaku, mohon perbarui detil akun Anda dengan mengunjungi laman Pengaturan Pajak pada perangkat penagihan AWS. Efektif sejak Agustus 2020, faktur pajak cetak yang mencantumkan NPWP dan nama resmi usaha Anda akan kami keluarkan untuk memungkinkan Anda melakukan pengembalian PPN. AWS akan mengenakan PPN sebesar 10% dan membayarkannya kepada pihak yang berwenang. Apabila Anda merupakan rekanan atau memiliki beberapa akun yang terkait, pastikan untuk masuk dalam laman Pengaturan Pajak untuk memperbarui seluruh akun Anda dengan mencantumkan NPWP yang masih berlaku.”
  4. “Jika akun AWS Anda beralamat di Indonesia dan Anda tidak memiliki NPWP, Anda tidak perlu melakukan apa-apa. AWS akan mengenakan PPN sebesar 10%.”

Pajak Digital Layanan Amazon, Google, Netflix, dan Spotify Mulai 1 Agustus 2020

Mulai 1 Agustus 2020 nanti, beberapa layanan digital yang digunakan oleh pengguna internet atau layanan daring di Indonesia akan mengalami kenaikan harga. Ada enam perusahaan penyedia produk/layanan digital yaitu Amazon Web Services Inc, Google Asia Pacific Pte. Ltd,Google Ireland Ltd, Google LLC, Netflix International B.V., dan Spotify AB yang akan mengenakan pajak PPN 10% kepada konsumen.

Jadi, yang menggunakan layanan seperti Amazon Web Service (AWS), Google Cloud Platform (termasuk layanan Google lain), Netflix, dan Spotify perlu siap untuk membayar sedikit lebih.

Dari beberapa layanan tersebut, hanya Netflix yang tidak saya gunakan. Walaupun tidak akan terlalu signifikan — karena tagihan saya untuk layanan tersebut tidak besar — tapi mungkin ini juga lumayan. Contohnya, saya berlangganan Spotify Premium dengan total tagihan perbulan saat ini sebesar Rp79.000. Dengan dikenai pajak, maka tagihan saya akan berubah menjadi Rp86.900.

Tentu, ini strategi pemerintah untuk menambah pemasukan. Apalagi potensi pajak yang muncul dari Netflix sebagai dampak dibukanya akses Netflix oleh grup Telkom. Dengan kondisi ini, ada potensi pajak lebih dari Rp96 miliar per tahun dari Netflix.

Dari panel akun saya di Amazon Web Service (AWS), sudah ada isian untuk memasukkan informasi nomor NPWP. Begitu juga dari panel konsumen Google (saya lihat dari layanan Google Apps for Work). Untuk Spotify, saya belum melihat ada isian untuk mengisi NPWP.

Menurunkan Paket Internet Citranet

Tulisan ini merupakan pengalaman pribadi penulis sebagai konsumen layanan internet Citranet di Yogyakarta. Kondisi dan kualitas layanan, termasuk harga yang disebutkan dalam tulisan ini mungkin berbeda saat Anda membacanya. Penulis menyarankan untuk merujuk ke situs Citranet untuk layanan dan harga terbaru.


Setelah sekitar dua tahun saya menggunakan layanan internet rumahan dari Citranet, bulan Juli 2020 ini saya memutuskan untuk menurunkan paket internet yang saya gunakan. Sebelumnya saya menggunakan paket Infinite 10 dengan biaya bulanan termasuk pajak sebesar Rp330.000.

Setelah tahu bahwa ada Citranet memiliki beberapa paket internet baru (yang lebih murah, namun masih sangat sesuai dengan kebutuhan saya), saya berencana untuk downgrade. Di rumah, ada dua buah laptop (yang kebanyakan dipakai untuk bekerja), dan beberapa ponsel.

Saya suka dengan koneksi dari Citranet ini karena tidak ada pemblokiran yang “berlebihan”. Netflix saya bisa buka dengan lancar. Reddit-pun juga demikian. Kalau situs-situs yang masuk dalam kategori memang dilarang karena aturan, ya sudah mau bagaimana lagi.

Jadi, paket baru paling murah yang ditawarkan adalah paket Infinite Home 1 dengan kecepatan Upto 20 Mbps. Harga untuk paket ini adalah Rp220.000 per bulan (belum termasuk pajak). Mungkin sekitar April 2020 ketika mulai periode bekerja dari rumah, saya pernah menghubungi Citranet melalui layanan pesan di web, dan terkait ini setelah meninggalkan kontak saya akan dihubungi oleh bagian pemasaran.

Ternyata, saya tidak dihubungi sama sekali. Akhirnya saya coba lagi sekitar bulan Mei, setelah dua bulan bekerja dari rumah, hasilnya sama. Iya sih, saya memang tidak memutuskan untuk langsung menelpon. Setelah itu, kalau tidak salah saya tidak follow-up lagi.

Di minggu ketiga Juni 2020, saya coba lagi, dan saya dihubungi oleh Ibu Reta (Mareta) dari Citranet. Saya sampaikan secara singkat keinginan saya soal paket internet, dan saya dilayani dengan sangat baik. Jadi, paket dan tagihan baru akan muncul di bulan Juli 2020. Karena hanya berubah paket saja, jadi tidak ada juga biaya instalasi atau biaya lainnya.

Dan, benar saja. Di Juli ini saya mendapatkan pemberitahuan bahwa paket internet saya sudah berubah, dengan nominal tagihan total termasuk pajak Rp242.000,- per bulan untuk koneksi Upto 20 Mbps. Saya coba menggunakan Speedtest, dan hasilnya sangat tidak mangecewakan.

Kecepatan internet tersebut, sudah sangat cukup untuk pemakaian di rumah.

Terima kasih, Citranet.

Tak Terlalu Mudah untuk Mengubah Langganan Layanan Biznet Home dari Sewa ke Beli Modem

Proses registrasi dan pemasangan koneksi internet Biznet Home pada Februari lalu berjalan dengan baik dan lancar. Kualitas layanan internet sepanjang bulan Februari sampai akhir Maret ini juga baik. Bisa dikatakan tidak ada keluhan. Sempat ada masalah kecil waktu tiba-tiba koneksi putus, tapi ini bisa diselesaikan melalui telepon saja.

Di tempat baru ini, saya berencana hanya akan berlangganan internet kurang dari dua tahun. Informasinya adalah kalau berhenti berlangganan kurang dari dua tahun, maka akan ada semacam penalti — kalau tidak salah — senilai sekitar Rp2.700.000,-.

Setelah mencari tahu lebih lanjut, penalti ini akan dibebankan kalau pelanggan menyewa alat. Tapi, biaya penalti itu bisa diabaikan kalau kita membeli modemnya, bukan sewa senilai kurang lebih Rp900.000,-.

Karena proses registrasi sudah dijalankan, untuk mempercepat saya diberitahu untuk aktivasi dulu — dengan menyewa modem — baru nanti diubah menjadi pembelian. Yang secara otomatis juga, invoice akan disesuaikan. Di minggu kedua Maret, saya mendapatkan invoice untuk pembayaran koneksi internet, namun masih dalam status sewa alat. Di hari itu juga saya langsung konfirmasikan untuk perubahan bahwa saya ingin membeli modemnya.

Pembayaran PBB DKI Jakarta Melalui Tokopedia

Karena ada keperluan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk objek pajak yang ada di Jakarta, saya dan istri mencoba melakukan pembayaran secara daring. Beberapa pilihan kemarin adalah melalui KlikBCA atau Tokopedia.

Sebelumnya, kami cari tahu dulu mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui situs Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta. Cukup mudah, hanya dengan memasukkan nomor objek pajak, dan akan terlihat statusnya.

Ternyata, pembayaran tidak dapat dilakukan. Entah karena kendala teknis apa, namun setelah saya coba beberapa kali (dalam durasi waktu yang berbeda), hasilnya tetap sama saja. Saya terus mendapatkan pesan kesalahan “Terjadi kendala teknis, silakan coba beberapa saat lagi”.

Karena tidak berhasil juga, kami akhirnya memutuskan untuk menggunakan pembayaran melalui KlikBCA, dan berhasil dengan lancar.

Menunggu Layanan Internet Citranet Infinite

Rencana untuk menggunakan layanan internet dari CitraNet akhirnya saya lanjutkan dengan menghubungi bagian pemasaran untuk melakukan survei terlebih dahulu. Saya tidak terlalu terburu-buru, karena masih ada pekerjaan renovasi kecil di rumah.

Setelah dilakukan survei, jaringan tersedia tinggal menunggu dari saya kapan akan dilakukan instalasi. Total biaya untuk instalasi dan langganan paket Infinite 10 (kecepatan 10 Mbps) adalah sebagai berikut:

Registrasi dan instalasi: Rp750.000,-
Abonemen bulan pertama: Rp300.000,-
Access Point: Rp300.000,- (akan menjadi milik pribadi)
Sub-total: Rp1.350.000,-
Grand total (setelah pajak 10%): Rp1.485.000,-

Awalnya saya ingin langsung pesan saja, namun karena pemesanan di tengah bulan (Mei) ternyata tagihannya tidak dihitung secara prorata, saya minta pemasangan untuk dilakukan sehingga tagihan pertama dihitung di awal bulan depan (Juni). Jadi, mari kita tunggu saja.

Catatan: Harga di atas adalah harga yang saya peroleh dari bagian pemasaran saat tulisan ini dibuat. Saya tidak mendapatkan kompensasi atas publikasi artikel ini, dan tidak ada kerjasama dalam penulisan karena ini merupakan pengalaman pribadi.