Tak Ada Lagi Tes PCR dan Antigen untuk Perjalanan Domestik

by Pixabay from Pexels

melonggarkan syarat pelaku perjalanan domestik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah menghapus syarat tes Polymerase Chain Reaction (PCR) dan bagi pelaku perjalanan darat, laut, dan udara di dalam negeri yang sudah menerima dosis lengkap.

Katadata: Pemerintah Hapus Syarat Tes PCR dan Antigen untuk Perjalanan Domestik

Masih terkait dengan kebjiakan tersebut, dari sumber artikel yang sama ada beberapa hal lainnya:

  • Kapasitas kompetisi olahraga dilonggarkan. Seluruh kegiatan kompetisi olahraga dapat menerima penonton yang sudah menerima Covid-19 dosis tambahan atau booster.
  • Terkait dengan kegiatan tersebut, pengunjung wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
  • Kapasitas penonton/pengunjung akan didasarkan pada penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masing-masing wilayah.

Sebagian diri saya menyetujui kebijakan ini, tapi sebagian lagi juga kurang setuju karena walaupun prosentase vaksinasi semakin meningkat — termasuk pemberian dosis ketiga/booster — tapi angka kematian cukup tinggi.

Saya setuju dalam konteks supaya pergerakan masyarakat terutama untuk roda perekonomian tetap berjalan. Bukan hanya bagi mereka yang punya usaha, tapi bagi karyawan/pekerja ini juga sebuah ‘kemudahan’. Dalam melakukan perjalanan yang membutuhkan tes PCR atau antigen, tentu jadi ada penambahan biaya, dan jumlahnya otomatis tidak kecil.

Beruntung kalau biaya ini bisa dibebankan kepada pihak lain (perusahaan, misanya), kalau tidak?

Sedikit kurang setuju dengan kebijjakan ya mungkin karena kasus masih cukup tinggi. Bagi yang sudah mendapatkan vaksinasi dua dosis, efek apabila terkena COVID-19 cenderung tidak terlalu parah. Namun, bisa jadi kebijakan ini memiliki peran penambahan kasus menjadi signifikan.

Artinya, jumlah kasus naik, lebih banyak masyarakat yang perlu isolasi mandiri, yang otomatis bisa jadi kegiatan perekonomian akan terpengaruh kembali.

Sepertinya, hidup berdampingan dengan COVID-19 ini sudah semakin terasa. Semoga kondisi tetap untuk saling jaga dan waspada dengan protokol di level pribadi tetap berjalan.

Menparekraf Sandiaga Uno tentang Dana Testing Corona Dialihkan untuk Biaya PCR-Antigen Wisatawan

Diperlukan keringanan biaya testing untuk calon wisatawan yang ke Bali. Ini yang akan kita pertimbangkan sebagai bentuk insentif yang bisa kita berikan, yakni testing (biaya PCR atau ) yang dibebankan ke . Ternyata anggaran testing itu sampe Rp 6 triliun yang belum terserap, baru sedikit sekali yang terserap. Jadi, saya nanti mengusulkan dan dorong ke PEN agar itu bisa dialihkan, anggaran yang tidak terserap sebagai intensif.

Menparekraf Sandiaga Uno tentang pengalihan biaya pengetesan dialihkan untuk membiayai PCR atau rapid test antigen wisatawan (yang mau ke Bali). Sumber: Kumparan

Sebentar, Pak Sandiaga Uno… Sebentar.

Sependek pengetahuan saya, pendapat Anda ini agak membingungkan. Benar bahwa Bali terdampak karena menjadi faktor penting perekonomian di sana. Bukan bermaksud mengecilkan, tapi daerah lain — walaupun bukan selalu terkait pariwisata — juga mengalami dampak yang luar bisa karena ini.

Sekali lagi, ini bukan sentimen saya soal Bali, tapi tentang pernyataan beliau ini. Saya juga suka Bali ketika berlibur ke Bali.

Tapi, Pak… saya agak bingung dengan logika berpikir Anda.

Tentang Pendataan Vaksinasi COVID-19 untuk Lansia (Melalui Google Form)

Pada awal Februari 2021 lalu, BPOM mengeluarkan persetujuan penggunaan darurat (emergency use authorization) CoronaVac untuk usia 60 tahun ke atas dengan dua dosis suntikan vaksin, yang diberikan dalam selang waktu 28 hari.

Ya, tentu saja ini kabar baik. Saya tidak terlalu mengikuti perkembangan bagaimana mekanismenya. Tapi, saya justru tertarik tentang bagaimana proses pendataannya. Jadi, beredar beberapa info dan tautan melalui kanal komunikasi di grup mengenai mekanismenya dengan mengisi … melalui Form.

Iya, Google Form.

Google Form tentu memiliki fitur yang dibutuhkan untuk dapat menginput data dengan mudah bagi publik. Data yang masuk bahkan sudah sangat mudah untuk dikelola, karena bisa langsung dapat tersedia dalam format .

Tapi, kenapa menggunakan Google Form ya? Maksud saya lebih kepada bukankan ini — pengisian menggunakan Google Form — akan cukup mudah untuk disalahgunakan? Sesulit apa untuk menyalahgunakan formulir semacam ini? Apalagi, informasi seperti ini sangat “menarik” bagi banyak orang. Bayangkan saja, tautan yang ‘ilegal’ dengan format formulir yang sama persis beredar di masyarakat, lalu data terisi, lalu siapapun yang memiliki formulir itu memegang data.

Bayangkan juga, bahwa ini lalu tidak dibuat hanya terkait pendataan data untuk bagi lansia. Entah mengapa proses input data ini tidak dilaksanakan terpusat di situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Atau, di situs Satgas Penanganan COVID-19. Kalaupun di tingkat yang lebih kecil, bisa ada di situs dinas kota/kabupaten. Apa iya tidak bisa membuat sebuah mekanisme mandiri, sehingga data-data yang masuk dapat lebih terlindungi?

Sehingga, peluang untuk mekanisme pengisian data untuk disalahgunakan bisa paling tidak sedikit dikurangi.

Data yang perlu diisi berdasarkan “formulir resmi” terkait pendataan ini seperti NIK (Nomor Induk Keluarga), tanggal lahir, nomor ponsel, dan alamat. Semoga saja, tidak perlu banyak beredar “formulir palsu” nantinya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Menjawab (di Mata Najwa)

Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa

Ketika Menteri Kesehatan terdahulu (Terawan Agus Putranto) tidak hadir memenuhi undangan Najwa Shihab di program Mata Najwa — entah apapun alasannya, mungkin sibuk — saya sempat berpikir mungkin di lain kesempatan. Jadi, masih menjadi harapan karena saya penasaran juga apa yang sebenarnya informasi yang dimiliki oleh (rencana, target, , dan lain sebagainya) dapat dikomunikasikan kepada publik.

Publik perlu tahu. Publik berhak tahu. Itu pikir saya.

Tapi ternyata, keadaan berkata lain. Jabatan Menteri sudah diisi dengan sosok baru, Budi Gunadi Sadikin. Jujur saja, awalnya saya berpikir ini bagaimana Menteri Kesehatan kok bukan/tidak memiliki latar belakang dunia kedokteran atau kesehatan masyarakat. Tapi, pemikiran saya tidak bertahan lama setelah ternyata banyak negara yang memiliki menteri kesehatan bukan dengan latar belakang kedokteran.

misalnya. Gan Kim Yong sebagai menteri kesehatan sebelumnya malah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja. Atau Andrew James Little di Selandia Baru. Dan masih banyak lagi negara yang memiliki menteri kesehatan bukan dari kalangan dokter/kesehatan seperti Kanada, Inggris, Jerman, Jepang, Australia, Denmark, dan lain sebagainya.

Dan, kinerja mereka sudah cukup membuktikan bahwa hal seperti ini bisa berhasil. Belum tentu pasti gagal, tapi bisa saja menteri memiliki performa yang lebih baik. Toh, pada akhirnya bagaimana menteri dapat mengorkestra dan bersinergi untuk tujuan utama yang ingin dicapai, menjadikan kerja bersama untuk mencapai keberhasilan bersama/kolektif?

Rasa “pesimis” terhadap kondisi penanganan COVID-19 di Indonesia, dan termasuk kegemasan terhadap aksi/informasi yang selama ini tidak tersampaikan kepada publik dari Kementerian Kesehatan RI cukup terobati ketika kali pertama saya melihat video keterangan pers Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin pada akhir Desember lalu.

Kembali ke bagaimana Pak Budi Gunadi Sadikin menjawab begitu banyak pertanyaan yang terwakilkan di Mata Najwa hari Rabu lalu. Saya secara pribadi seperti mendapatkan pemahaman, pengertian, dan informasi yang cukup mencerahkan. Saya juga paham, ini bukan sebuah kerja ringan. Tapi, bagaimana pertanyaan dijawab dan direspon, termasuk bahwa dikatakan jika memang tidak/kurang tahu, ada sebuah harapan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin

Yang saya jelas tangkap, bagaimana semuanya dikomunikasikan kepada publik oleh Kementerian Kesehatan melalui acara Mata Najwa kemarin perlu untuk diapresiasi.

Walaupun sebaiknya memang tidak perlu membandingkan, tapi sulit untuk tidak membandingkan bagaimana model komunikasi Budi Gunadi Sadikin dan Pak Terawan. Kalau melihat bagaiman pernyataan atau hal-hal dikomunikasikan atau dikomentari oleh Pak Terawan, arsip di dan media sudah sangat banyak.

Untuk wawancara Menteri Kesehatan di Mata Najwa hari Rabu lalu, bisa dilihat di kanal . Berikut tautan seluruh episodenya.

  1. Budi Gunadi Sadikin, Pengisi Kursi Kosong Menkes
  2. Swab Test Mahal? Vaksin Aman? Menkes Budi Menjawab
  3. Cerita Ojek Online Jadi Relawan Vaksin
  4. Kondisi Pandemi Pasca-liburan Akhir Tahun
  5. Rumah Sakit dan Lonjakan Kasus Corona
  6. Menkes Budi Bicara Kacaunya Data Kasus COVID-19
  7. Cek Suhu di Kepala atau di Tangan, Pak Menteri?

Berapa Lama Vaksinasi Corona di Indonesia?

Secara total, kita membutuhkan waktu 15 bulan, mulai Januari 2021 hingga Maret 2022, untuk menuntaskan di 34 provinsi dan mencapai total populasi sebesar 181,5 juta orang

dr Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes (Sumber: kumparan)

Mengutip kumparan:

Nadia menjelaskan, pemberian selama 15 bulan ini terdiri dari 2 periode. Periode pertama yaitu Januari hingga April 2021. Pada periode ini prioritas penerima vaksin adalah 1,3 juta tenaga dan 17,4 juta petugas publik yang ada di 34 provinsi. Kemudian, periode kedua berlangsung selama 11 bulan yaitu April 2021 hingga Maret 2022. Penerima vaksin adalah sisa masyarakat yang belum divaksin pada periode pertama.

Kemenkes: Vaksinasi Corona untuk 181 Juta Warga Hanya 15 Bulan, Bukan 3,5 Tahun

COVID-19: Kabupaten Sleman Tanpa Zona Hijau Per Akhir Juli 2020

Sudah sekitar 3,5 tahun ini saya menjadi warga , walaupun KTP masih . Walaupun angka kasus di pada umumnya, dan di Kabupaten Sleman pada khususnya tidak sebanyak propinsip lain seperti atau Jawa Timur, namun tetap saja, angkanya terus bertambah.

Hari ini, Kabupaten Sleman tidak lagi memiliki zona hijau, karena ditemukan kasus positif di Kecamatan Cangkringan — yang sampai dengan awal Juli 2020 tidak memiliki kasus.

Walaupun memang, tidak serta merta semua kecamatan saat ini berada dalam zona merah. Sempat juga di awal akhir Juni 2020 dilaporkan bahwa ada penurunan jumlah penambahan kasus, yang menjadikan tidak adanya kecamatan dalam zona merah di Sleman.

Mengenai definisi zona:

  • Zona Merah: Jika ada salah satu desa atau lebih di wilayah kecamatan dalam satu bulan terakhir terdapat penularan setempat atau transmisi lokal.
  • Zona Oranye: Jika ada lebih dari satu desa di wilayah kecamatan terdapat kasus positif aktif.
  • Zona Kuning: Jika ada salah satu desa di wilayah kecamatan pernah atau masih ada kasus positif.
  • Zona Hijau: Jika tidak pemah ada kasus positif di desa wilayah.

Semoga pertambahan kasusnya semakin terkendali. Stay safe!

Tak Ada Lagi Istilah ODP, PDP, dan OTG

Kementerian melalui Menteri Kesehatan Terawan mengubah penggunaan istilah yang sudah cukup akrab di telinga masyarakat seperti ODP (Orang Dalam Pemantauan), PDP (Pasien Dalam Pengawasan), dan OTG (Orang Tanpa Gejala) dengan beberapa definisi baru. Beberapa hari lalu, pemerintah juga ‘merasa’ bahwa istilah ‘new normal’ bukanlah sebuah pilihan yang tepat.

Pengubahan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (). 

Perubahan istilah menjadi:

  1. ODP berubah istilah menjadi kontak erat
  2. PDP menjadi kasus suspek,
  3. OTG menjadi kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik)

Perubahan istilah ini kalau secara rasa — menurut saya pribadi — terkesan menjadi ‘tidak semenakutkan sebelumnya’. Entahlah. Istilah ‘kontak erat’ mungkin terasa lebih lembut dibandingkan ‘Orang Dalam Pemantauan’, begitu juga ‘suspek’ yang terasa lebih tidak semenakutkan ‘Pasien Dalam Pengawasan’.

Bukan New Normal

Diksi new normal dari awal diksi itu segera ubah. New normal itu diksi yang salah dan kita ganti dengan adptasi kebiasaan baru. Dan kemudian yang dikedepankan bukan new-nya, tapi normal-nya. Padahal ini sudah kita perbaiki dengan adaptasi kebiasaan baru.

Achmad Yurianto, Juru Bicara untuk Penanganan Virus tentang kesalahan pemakaian istilah ‘new normal’. (Sumber: Kompas)

Terawan tentang kalung antivirus Corona Kementan

Belum terlalu mempelajari isinya apa. Tapi yang penting adalah kalau itu membuat secara psikologis dan mentalnya itu percaya, imunnya naik.

Menteri Terawan Agus Putranto tentang kalung antivirus Kementerian Pertanian yang akan diproduksi massal (Sumber: Kompas)

AirAsia Indonesia Terbang Lagi untuk Beberapa Rute Domestik Mulai 19 Juni 2020

Setelah Lion Air yang membuka beberapa rute penerbangan domestik pada 10 Juni 2020 lalu, AirAsia Indonesia melakukan langkah yang sama. Beberapa rute penerbangan domestik akan dibuka mulai 19 Juni 2020.

Mengutip dari keterangan resmi dari situs AirAsia, berikut beberapa rute yang akan dilayani.

No. PenerbanganAsalTujuanBerangkatTibaFrekuensi (hari)
QZ 7520 ()Bali (DPS)09.2512.25Senin, Rabu, Jumat, Minggu
QZ 7521Bali (DPS)Jakarta (CGK)12.5013.35Senin, Rabu, Jumat, Minggu
QZ 192Jakarta (CGK)Medan ()12.1014.40Senin, Rabu, Jumat, Minggu
QZ 193Medan (KNO)Jakarta (CGK)15.0517.25Senin, Rabu, Jumat, Minggu

Memang belum banyak, karena secara kebijakan dan karena perubahan standar prosedur operasional pasti banyak yang harus disesuaikan terlebih dahulu.

Rencana penerbangan saya bulan April 2020 lalu juga menggunakan maskapai ini, walaupun harus saya batalkan, dan sampai sekarang belum jelas juga status pengembalian dana karena pembatalan. Walaupun, kalau memang saya tidak eligible untuk mendapatkan refund ya tidak apa-apa, tapi status tiket kasus nomor 40585971 milik saya sampai saya tulis artikel ini juga masih “Sedang Berlangsung”.

Thomas Arie Setiawan, your happy customer
AirAsia Indonesia depart from Adistucipto Airport (JOG)

Secara prosedur, kurang lebih sama dengan bagaimana maskapai lain yang merujuk kepada Surat Edaran No. 7 Tahun 2020 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan tentang Kriteria Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman  Virus Disease 2019 (Covid-19).

sendiri telah memiliki “Panduan Terbang Bersama AirAsia Selama Masa Kewaspadaan COVID-19”, dimana penumpang (untuk penerbangan domestik) disayaratkan untuk:

  1. Menunjukkan kartu dentitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
  2. Melengkapi dengan surat keterangan uji Rapid-Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 hari atau Surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari pada saat keberangkatan, atau Surat keterangan bebas gejala seperti influensa (influenza-like illness) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas Test PCR dan/atau Rapid-Test;
  3. Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler

Dengan tambahan:

  1. Mengisi kartu kewaspadaan kesehatan elektronik (e-HAC) yang dapat diakses melalui aplikasi seluler e-HAC Indonesia (Android) atau http://sinkarkes.kemkes.go.id/ehac.
  2. Khusus penumpang dari/ke DKI Jakarta diharuskan memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) yang dapat diproses di https://corona.jakarta.go.id/id/izin-keluar-masuk-jakarta#11sektor
  3. Khusus penumpang tujuan akhir Bali wajib menunjukkan hasil tes PCR (bukan rapid Test) dengan hasil negatif dan mengisi formulir https://cekdiri.baliprov.go.id/
  4. Khusus penumpang tujuan akhir Lombok wajib menunjukkan hasil tes PCR (bukan rapid Test) dengan hasil negatif.
  5. Mengisi surat pernyataan AirAsia. (Surat pernyataan dapat diunduh di Google Drive dalam format PDF)

Walaupun saya belum ada rencana untuk bepergian dengan pesawat — dan sebisa mungkin menghindari bepergian jarak jauh apalagi sampai menggunakan moda umum — persyaratan perjalanan memang jauh lebih ketat. Tapi, saya lebih setuju kalau memang pesyaratan ini benar-benar dijalankan oleh seluruh pihak, termasuk penumpang.

Stay safe, good !

Lion Air Group akan Terbang Lagi untuk Rute Domestik 10 Juni 2020

Group dengan maskapai Lion Air (kode penerbangan JT), Wings Air (kode penerbangan IW), (kode penerbangan ID) akan kembali beroperasi pada 10 Juni 2020. Sebelumnya, mereka mengumumkan penghentian sementara operasional penerbangan domestik dan internasional mulai 5 Juni 2020.

Keputusan Lion Air Group dengan pertimbangan atas evaluasi setiap pelaksanaan operasional penerbangan sebelumnya, bahwa banyak calon penumpang yang tidak dapat melaksanakan perjalanan udara disebabkan kurang memenuhi kelengkapan dokumen-dokumen sebagaimana persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan selama masa kewaspadaan pandemi Virus Disease 2019 ().

Keterangan pers Lion Air terkait penghentian sementara operasional penerbangan domestik dan internasional mulai 5 Juni 2020.

Pembukaan kembali operasional pada 10 Juni 2020 tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa “calon penumpang udara sudah semakin memahami serta akan dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan pesawat udara yang ditetapkan selama masa waspada pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”.

Keputusan ini juga merujuk kepada telah diterbitkannya Surat Edaran No. 7 Tahun 2020 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tentang Kriteria Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Selain prosedur keselamatan dan pribadi, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam penerbangan. Walaupun ini merujuk kepada rilis yang dikeluarkan oleh Lion Air, tapi saya rasa maskapai lain — dan moda masal lain seperti atau kapal kurang lebih akan sama, yaitu:

  1. Jika tes kesehatan yang digunakan Rapid Testmaka masa berlaku adalah 3 hari, atau jika tes kesehatan yang digunakan Reverse Transcription – Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), maka masa berlaku ialah 7 hari, atau
  2. Apabila kedua metode tes di atas tidak tersedia di daerah asal, maka calon penumpang harus mendapatkan surat keterangan bebas gejala seperti influensa (influenza-like illness) dari dokter rumah sakit/ Puskesmas.Untuk itu calon penumpang Lion Air Group harus mencermati masa berlaku dari dokumen kesehatan yang digunakan.

Walaupun saya belum berencana untuk melaksanakan perjalanan ke luar kota lagi dalam waktu dekat, sepertinya hal tersebut perlu saya catat dulu sebagai rujukan. Yang pasti, memang tidak akan sesederhana dan sefleksibel sebelum era Covid-19.

Dan, tentu saja meluangkan waktu lebih lama untuk tiba di , karena adanya prosedur-prosedur baru yang mengakibatkan proses persiapan pemberangkatan penumpang menjadi lebih lama.

Stay safe, everyone!

Bill Gates tentang Virus Corona

Saya baru saja melihat wawancana Trevor Noah dengan Bill Gates tentang topik yang tentu saja menjadi topik nomor satu di duni saat ini: ().

Dari begitu banyak yang membahas tentang virus , saya menikmati wawancana ini. Topik dan alurnya serius — karena toipk ini memang serius — tapi menarik untuk diikuti.

Video lain yang tak kalah menarik untuk disimak tentu saja video Bill Gates dalam acara TED di tahun 2015 lalu yang membawakan topik “The next outbreak? We’re not ready”.

Pengembalian Dana (Refund) AirAsia Indonesia

Saya suka terbang bersama dengan . Ketika di harga tiket juga mengalami lonjakan, sampai AirAsia akhirnya memilih untuk meninggalkan layanan OTA (Online Travel Agent), dengan senang hati saya memesan langsung melalui situsnya (kadang juga melalui aplikasi mobile).

Hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 dari menuju adalah penerbangan saya yang terakhir bersama . Saat itu, penerbangan berjalan dengan sangat baik. Saya tidak mengeluh sama sekali.

Rencananya, tanggal 15 Maret 2020 saya akan terbang bersama dengan satu rekan kerja ke Jakarta — dari Jogjakarta — dan pulang tanggal 17 Maret 2020 dengan AirAsia Indonesia. Lagi-lagi, karena saya memang puas dengan layanan yang diberikan, dan karena jadwal yang kebetulan sesuai.

Tapi, penerbangan harus dibatalkan, karena saya memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas perjalanan karena perkembangan pandemi yang tidak membaik, bahkan sebaliknya.

Saya melakukan proses pengajuan pengembalian dana melalui mekanisme yang ada. Walaupun, sampai sekarang memang belum ada perkembangan yang berarti.

Pengembalian akan dikreditkan dengan cara yang sama dengan metode pembayaran yang digunakan untuk memesan.

Status terakhir pada halaman pencatatan kasus.